Iuran BPJS Kesehatan belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Banyak yang mengira bahwa iuran ini akan naik, namun Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, memberikan klarifikasi bahwa belum ada kepastian mengenai hal tersebut.

Dalam pernyataannya, Budi menyebutkan bahwa saat ini mereka masih dalam tahap pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Kepala BPJS. "Kalau BPJS itu belum pasti, masih diralat, jadi itu belum pasti, kita ada pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan dan Kepala BPJS," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Kemenkes, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).

Dia menambahkan bahwa hasil dari diskusi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Dan itu nanti apa yang kita bicarakan akan diajukan dulu ke Bapak Presiden. Perhitungannya sudah ada, tapi keputusannya belum ada. Karena itu nanti kan Bapak Presiden yang memutuskan," jelasnya.

Isu Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Isu mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan muncul seiring dengan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ada juga kabar mengenai defisit anggaran dan masalah gagal bayar yang semakin memperkuat spekulasi ini.

Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih dalam kondisi baik meskipun ada risiko defisit. Dia menjelaskan bahwa tingginya kepercayaan publik dan meningkatnya penggunaan layanan BPJS Kesehatan menjadi faktor risiko tersebut. Saat ini, sekitar 1,7 juta orang setiap harinya memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Meski demikian, Ghufron menegaskan bahwa mereka tetap mampu membayar rumah sakit dengan lancar pada tahun 2025.

Daftar Iuran BPJS Kesehatan

Peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri memiliki rincian sebagai berikut:

BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp150.000 per bulan

BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp100.000 per bulan

BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp35.000 per bulan