Brilio.net - Tak bisa dipungkiri, media sosial seolah menjadi wadah tersendiri bagi masyarakat menyampaikan aspirasi atau kritikan kepada pemerintahan Indonesia. Hal tersebut nyatanya juga berlaku pula oleh politisi Tanah Air.

Salah satunya adalah para politisi dari Partai Demokrat. Lewat akun Twitter pribadinya, sejumlah tokoh politik menyampaikan pendapat dan kritikannya terhadap pemerintahan saat ini maupun suasana politik yang kian memanas belakangan ini.

Namun sayangnya, tanpa mengenal sejarah dan mencari lebih banyak informasi, kritikan sejumlah politisi Partai Demokrat ini ramai jadi sorotan lantaran menyerang balik pemerintahan ketika Partai Demokrat berkuasa, atau ketika pemerintahan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut brilio.net rangkum dari berbagai sumber, tiga kritik politisi Partai Demokrat ini malah berbalik serang SBY, Kamis (10/1).

1. Roy Suryo.
Bertepatan pada Sabtu, 1 Oktober 2016 silam, Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Hadir pula dalam upacara tersebut Ibu Negara Iriana, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

politisi demokrat kritik  © 2019 brilio.net

Dalam momen itu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo rupanya menyoroti podium upacara. Lewat akun @KRMTRoySuryo, dirinya mempertanyakan warna podium berwarna merah putih. Namun tak membutuhkan lama, banyak warganet yang malah 'menyerang' balik cuitan tersebut.

politisi demokrat kritik  © 2019 brilio.net

Pasalnya alas warna merah putih dalam podium adalah warna yang sewajarnya. Bukan cuma itu, ketika SBY memimpin upacara Hari Kesaktian tahun 2013, SBY juga berdiri di alas yang berwarna yang sama. Terlebih ketika SBY memimpin ucapara, Roy kala itu masih menjabat sebagai menteri.

2. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pada momen Hari Guru 25 November 2018 lalu, putra pertama SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa kali membuat cuitan mengenai kehidupan guru honorer di Indonesia. Menurutnya, guru honorer sebaiknya dapat diangkat sebagai PNS meski harus melewati uji kompetensi.

politisi demokrat kritik  © 2019 brilio.net

Tak sebatas itu, AHY juga mengungkapkan saat kepemimpinan sang ayah sangat peduli terhadap kesejahteraan para guru. Ada kurang lebih sejuta guru honorer yang diangkat menjadi PNS. Kini ia menyayangkan banyaknya guru honorer yang telah bekerja selama belasan tahun lamanya namun tak mendapatkan kesejahteraan.

politisi demokrat kritik  © 2019 brilio.net

Tidak jauh berbeda dari kritkan milik Roy Suryo, cuitan AHY malah menuai banyak komentar lantaran warganet mempertanyakan tanggung jawab SBY ketika menjabat menjadi presiden.

politisi demokrat kritik  © 2019 brilio.net

Dalam cuitannya AHY menyebut "Saya sedih melihat banyak yang mengabdi belasan bahkan puluhan tahun tapi harus bertahan dengan pendapatan jauh dibawah UMK. Saat usia sudah menua, mereka bingung hendak berbuat apa?", sedangkan SBY diketahui menjawab sebagai Presiden selama 10 tahun (2004-2014).

3. Andi Arief.
Belakangan ini, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief diketahui sangat sering menuliskan cuitan mengenai kritikan. Salah satunya yang sempat ramai adalah hoax 7 kontainer surat suara tercoblos disebutnya mungkin menjadi sebuah siasat politik belaka. Tak sebatas itu, Andi juga menyentil pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitus Mahfud MD terkait Pilpres 2019 di acara televisi.

politisi demokrat kritik  © 2019 brilio.net

politisi demokrat kritik  © 2019 brilio.net

Baginya, pernyataan yang dilontarkan Mahfud MD dianggap berbahaya karena dianggap membenarkan kecurangan surat suara tidak apa-apa jika masih memenuhi jumlah tertentu. Melihat cuitan tersebut, Mahfud MD akhirnya ikut berkomentar. Mahfud menuliskan ketentuan yang dimaksud sudah ada dalam UU No. 8 Tahun 2011.

politisi demokrat kritik  © 2019 brilio.net

politisi demokrat kritik  © 2019 brilio.net

Mahfud menjelaskan bahwa undang-undng tersebut yang dibuat dan pernah ditandatangani oleh SBY ketika masih menjabat sebagai Presiden. Mahfud MD menambahkan Andi harusnya melapor kepada yang membuat dan menandatangani.