Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, baru-baru ini mengungkapkan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia akan menghapus istilah 'orde lama'. Menurutnya, istilah tersebut tidak pernah digunakan oleh pemerintahan Presiden Sukarno. Fadli menekankan bahwa istilah 'orde baru' justru diakui oleh pemerintahannya sendiri.
"Kalau kita lihat istilah orde lama, pemerintahan orde lama tidak pernah menyebut dirinya orde lama, sedangkan orde baru memang menyebut itu adalah orde baru," jelas Fadli Zon saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (26/5).
BACA JUGA :
Fadli Zon sebut buku sejarah bakal direvisi, ubah narasi Indonesia dijajah Belanda 350 Tahun
Fadli menambahkan bahwa penulisan ulang sejarah ini bertujuan untuk menciptakan perspektif yang lebih inklusif dan netral. Ia menjelaskan bahwa jika dilihat dari sudut pandang demokrasi liberal pada era Orde Lama, banyak kabinet yang mengalami jatuh bangun dalam mempertahankan pemerintahan, seperti Kabinet Natsir, Burhanuddin Abdullah Harahap, dan Ali Sastroamidjojo.
Oleh karena itu, Fadli mengklaim bahwa penulisan ulang sejarah ini sangat penting untuk kepentingan nasional. Ia berharap penulisan ini akan menonjolkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, bukan hanya kekurangan yang ada.
"Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto, sampai masa Pak Jokowi," tutupnya.
BACA JUGA :
Viral potret lawas Anies Baswedan dan Fadli Zon saat kuliah
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani juga memberikan tanggapan terkait rencana penulisan ulang sejarah ini. Ia menyatakan bahwa DPR akan meminta penjelasan dari pemerintah mengenai rencana yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Puan menjelaskan bahwa Komisi X DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk meminta masukan dari masyarakat, terutama sejarawan. Ia menekankan agar penulisan ulang sejarah dilakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru.
"Jangan terburu-buru lah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati," ungkap Puan dalam keterangannya pada Selasa (20/5).
Puan juga mengingatkan pentingnya transparansi dari pemerintah dalam proses penulisan ulang sejarah. Ia menekankan agar tidak ada pengaburan fakta sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. "Jas Merah", jangan sekali-sekali melupakan sejarah, tegasnya.
Menurut Puan, meskipun tidak semua catatan sejarah bangsa Indonesia indah, penting untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah agar tetap hidup di tengah masyarakat. Ia berharap sejarah bisa menjadi refleksi bagi generasi muda untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia.