Brilio.net - Tumpukan uang tunai dalam jumlah fantastis memenuhi area pintu Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta. Penampakan tersebut menjadi simbol keberhasilan negara menyelamatkan keuangan publik dari praktik melawan hukum.
Uang bernilai triliunan rupiah itu diserahkan Kejaksaan Agung kepada pemerintah dalam sebuah agenda resmi. Momentum tersebut sekaligus menegaskan peran penegakan hukum dalam memulihkan kerugian negara.
BACA JUGA :
Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang kena OTT KPK
Prosesi penyerahan dilakukan secara simbolis di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Peristiwa ini menyedot perhatian karena nilai uang yang dikembalikan mencapai angka yang jarang terjadi sebelumnya.
Kejaksaan Agung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif dengan total mencapai Rp6.625.294.190.469,74. Penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
BACA JUGA :
Terungkap alasan bupati Lampung Tengah minta jatah proyek, ternyata buat lunasi utang kampanye
foto: YouTube/Liputan6
Rincian dana tersebut berasal dari dua sumber utama yang ditangani institusi penegak hukum. Porsi terbesar berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi prioritas Kejaksaan RI.
Sebagian dana lain berasal dari sektor kehutanan yang selama ini rawan pelanggaran. Penagihan denda administratif dilakukan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan negara.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan asal-usul dana yang berhasil disetorkan ke kas negara. Ia memaparkan bahwa uang tersebut merupakan hasil kerja panjang dari penanganan berbagai perkara besar.
foto: YouTube/Liputan6
Uraian tersebut disampaikan untuk menegaskan transparansi sumber penerimaan negara. Penjelasan ini sekaligus memperlihatkan kontribusi konkret penegakan hukum terhadap keuangan negara.
"Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai Rp6 triliun lebih. Berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO (minyak goreng) dan perkara impor gula," ungkap Burhanuddin, dikutip Antara pada Rabu (24/12).
Selain itu, Burhanuddin menyebut sebagian dana berasal dari penagihan denda administratif bidang kehutanan. Penagihan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang melibatkan Kejaksaan Agung.
foto: YouTube/Liputan6
Penagihan denda menyasar perusahaan yang melakukan aktivitas sawit dan tambang di kawasan hutan tanpa izin. Total terdapat 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel yang dikenai sanksi administratif.
"(Denda administratif) berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung juga menyinggung potensi penerimaan negara di masa mendatang. Potensi tersebut muncul setelah Presiden RI menandatangani perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 terkait sanksi administratif kehutanan.
foto: YouTube/Liputan6
Regulasi baru itu membuka ruang penertiban yang lebih tegas terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan. Satgas PKH mencatat potensi denda administratif sawit mencapai Rp109,6 triliun dan sektor tambang sebesar Rp32,63 triliun pada tahun 2026.
Penyerahan uang sitaan tersebut turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyoroti besarnya manfaat dana tersebut apabila dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat.
Ia memberikan ilustrasi konkret mengenai penggunaan dana triliunan rupiah itu. Perhitungan tersebut disampaikan untuk menunjukkan dampak langsung bagi sektor pelayanan publik.
"Sebagai contoh yang Rp6 triliun saja di sini. Ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki," ujar Prabowo, dikutip KapanLagi Rabu (24/12).
foto: YouTube/Liputan6
Presiden juga menyinggung pemanfaatan dana untuk penanganan bencana dan pengungsi. Fokus tersebut dinilai relevan mengingat masih banyak wilayah yang membutuhkan hunian layak.
Ilustrasi tersebut disampaikan untuk menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih. Dana hasil penegakan hukum dinilai dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah. Rp6 Triliun 100.000 rumah hunian tetap," tegasnya.