Brilio.net - Hampir semua negara menganjurkan penduduknya untuk divaksinasi. Hal ini dilakukan agar imun mereka menjadi lebih kuat menghadapi virus Covid-19. Banyaknya informasi miring mengenai vaksin membuat sebagian masyarakat memilih untuk menghindari vaksinasi. Hal ini jelas membuat pemerintah kewalahan, hingga mencari berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Di Selandia Baru, ratusan ribu staf pendidikan dan kesehatan, termasuk guru, dokter umum, apoteker dan perawat wajib divaksinasi secara keseluruhan dalam beberapa bulan mendatang. Jika ada di antara mereka tidak ingin menjalani program ini, maka harus bersedia kehilangan pekerjaan.
BACA JUGA :
9 Momen Duta jalani vaksin, dikerubuti para nakes untuk swafoto
Batas waktu dua dosis yang diberikan kepada staf kesehatan dan disabilitas adalah 1 Desember tahun ini. Sementara untuk pendidikan, termasuk semua staf sekolah dan PAUD yang berhubungan langsung dengan siswa, batas waktu yang diberikan 1 Januari 2022.
Sekolah menengah, mulai tahun depan, juga diminta menunjukkan hasil vaksinasi siswa. Semua siswa akan didata dan wajib melakukan vaksinasi.
Dilansir brilio.net dari nzherald.co.nz, Kamis (14/10), vaksin wajib yang haru dilakukan pekerja di sektor pendidikan dan kesehatan ini sudah disampaikan langsung Menteri Tanggap Covid-19, Chris Hipkins yang juga merupakan Menteri Pendidikan.
BACA JUGA :
Kabar baik, kasus baru Covid-19 tercatat di bawah 1.000
"Ini bukan keputusan mudah, tetapi kami membutuhkan orang-orang yang bekerja dengan komunitas rentan yang belum divaksinasi untuk mengambil langkah ekstra ini," ujarnya.
"Pengecualian dimungkinkan dalam beberapa keadaan," sambung Chris Hipkins.
Sementara, Dirjen Kesehatan Dr Ashley Bloomfield mengatakan, pihaknya memiliki keyakinan yang tinggi terhadap tenaga kesehatan yang akan divaksinasi, terutama yang berada di daerah terpencil.
Dia menambahkan bahwa saat ini belum memikirkan proses pengecualian dan akan mempertimbangkan setiap kasus secara individual.
Meski banyak yang mendukung upaya ini, namun ada juga sebagian yang tidak setuju. Lebih dari 5.000 orang telah menandatangani petisi yang meminta agar langkah untuk membuat vaksinasi wajib tidak dilanjutkan dan telah dikirim ke parlemen.