Trotoar

sebenarnya apa sih fungsinya?

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa: 22% korban kecelakaan adalah pejalan kaki.

Angka tersebut setara dengan: 747 Pedestrian Tewas Per Hari

Seperti yang dikutip melalui Wikipedia, Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 Ayat 1 bahwa Trotoar merupakan salah satu Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hakekatnya, Trotoar diperuntukkan untuk para pejalan kaki agar dapat berjalan dengan aman. Tetapi, dalam kenyataannya masalah Trotoar memang sudah banyak menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Bahkan, para pejalan kaki pun sudah terlihat jarang menggunakan fasilitas yang diperuntukkan untuk mereka. Semakin banyaknya penyalah gunaan trotoar yang sudah semakin menjamur membuat orang enggan untuk berjalan kaki. Pasalnya, banyak sekali hal-hal mulai dari lalu lalang motor di trotoar hingga pedagang kaki lima yang berjualan membuat para pejalan kaki pun was-was. Bahaya seperti tertabrak pengendara motor pun menjadi keresahan masyarakat pejalan kaki. Sebenarnya, kenapa sih para pengendara motor masih menggunakan jalur pejalan kaki? Padahal sudah ada aturan yang jelas mengenai trotoar itu sendiri?

Hal tersebut memang dipengaruhi oleh beberapa hal, yang pertama adalah tidak adanya sanksi hukum yang tegas dari pihak yang berwajib. Kedua, disebabkan oleh tekanan dari kondisi jalanan yang sudah terlampau macet, khususnya di daerah ibukota Jakarta. Dan yang ketiga, adalah pejalan kaki sendiri "lemah dalam memperjuangkan haknya sebagai pejalan kaki.

Lantas apa yang dilakukan pemerintah? Sejak 1-31 Agustus lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Bulan Tertib Trotoar untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki. Nah, karena itu Pemprov DKI pun terus menertibkan sejumlah trotoar yang selama ini dijadikan lahan berjalan para pedagang kaki lima seperti di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Selain itu, pemrov DKI juga terus mengebut pembangunan trotoar sepanjang 80 kilometer. Trotoar yang dibangun tersebut diuatamakan dibangun di kawasan strategis yang menghubungkan kawasan utama, kawasan wisata dan pusat perekonomian atau transit oriented development (TOD). Lokasi pembangunan trotoar ini disesuaikan dengan tujuan Pemprov DKI Jakarta untuk menunjang penggunaan transportasi umum.

Idealnya, trotoar harus memiliki lebar minimal 1,5 meter dan memiliki ketinggian 15 centimeter agar bisa membentuk kemiringan yang tidak terlalu curam untuk dilewati pengguna kursi roda. Karena, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pembangunan trotoar harus memfasilitasi pejalan kaki yang memiliki keterbatasan fisik dengan cara memberi guiding block, ubin pemandu uang memiliki permukaan bergerigi dengan warna kuning yang mencolok.

Trotoar juga harus dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti lampu penerangan, kursi raman dan juga tanaman. Selain itu, untuk fasilitas bawah tanah, Pemprov DKI Jakarta berupaya dalam pembangunan ducting (saluran utilitas), dengan luas akses masuk 1,2 x 1,8 meter dan kedalaman 2,3 meter di bawah trotoar.

Semestinya trotoar harus dibangun berdasarkan peraturan yang ada. Pemprov DKI Jakarta pun sudah mengklaim trotoar yang dibangun sudah memenuhi standar kenyamanan para pejalan kaki. Tapi, kenyataannya seperti apa ya?

Berdasarkan pengamatan Brilio.net, di sejumlah ruas jalan khususnya di jalan protokol, trotoar memang mulai layak untuk pejalan kaki, tapi belum ramah walaupun ruasnya memang diperlebar dengan ditempatkan sejumlah kursi untuk pejalan kaki beristirahat.

adahal, aturan yang mengganggu pejalan kaki sudah diatur di dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki, yaitu:

1. Pada Pasal 274 ayat (2) disebutkan bahwa ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Pada Pasal 275 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Padahal, sudah ada aturan yang tegas mengenai trotoar untuk pejalan kaki, tapi terbukti masih banyak banget yang melanggarnya.

Sumber Foto: http://www.solopos.com/2015/01/25/serba-lima-ini-5-kecelakaan-yang-mencuri-perhatian-publik-570967

Banyaknya kecelakaan para pejalan kaki sudah tidak terhitung jumlahnya.

Masih ingat kasus kecelakaan pejalan kaki pada 22 Januari 2012 lalu yang menelan korban jiwa hingga 13 orang? Para pejalan kaki ditabrak oleh pengendara mobil Daihatsu Xenia saat sedang berjalan di atas trotoar di dekat Tugu Tani, Jakarta Pusat. Dari 13 orang yang tertabrak, 4 orang luka berat dan 9 lainnya tewas.



Tidak hanya itu, baru-baru ini juga terjadi kecelakaan pejalan kaki, dimana seorang Ibu Hamil tertabrak motor hingga terpental di Semarang pada 12 Oktober 2017 lalu.

Dengan tingginya angka kecelakaan tersebut seharusnya pemerintah memang sudah harus ada gerakan penegakan hukum yang sangat tegas bagi para pelanggar aturan bagi kendaraan bermotor yang memanfaatkan trotoar sebagai jalan. Toh, sanksinya sudah diatur di dalam Undang-Undang.

Nah, setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya keras membuat trotoar yang ramah bagi pejalan kaki,

mestinya juga harus diikuti kesadaran masyarakat, terutama pengendara kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima.



Pembangunan trotoar yang ramah pejalan kaki pun terus di jalankan, misalnya di Jakarta Selatan yang dilakukan di area kawasan Blok M mengarah ke Taman Barito, Pasar Mayestik. Nggak hanya itu, pembenahan juga dilakukan di Jakarta Timur yang mengarah ke Jatinegara Timur dan Jatinegara Barat. Sedangkan di wilayah Jakarta Pusat pembenahan dilakukan di kawasan Lapangan Benteng, Stasiun Gambir, Stasiun Juanda yang akan dikembangkan menjadi area yang benar-benar ramah pejalan kaki.

Cuplikan Trotoar Di Jakarta

Sementara untuk menghindari pengemudi motor masuk ke trotoar, dibuat portal berbentuk S sebagai penghalang walaupun tidak diaplikasikan di semua trotoar.
Nah, disinilah dibutuhkan kesadaran semua pihak tentang fungsi trotoar.

Sumber Foto: https://www.dream.co.id/dinar/kopk-nekat-pasang-badan-demi-trotoar-tanpa-motor--150826d/terinspirasi-pertanyaan-polos-anak-kecil-ikl.html


Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki yang mengutip pernyataan Dinas Bina Marga bahwa saat ini baru di bawah 6% trotoar yang ramah untuk pejalan kaki dan disabilitas menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan belum memiliki rencana induk pembangunan trotoar untuk panjang jalan Jakarta yang mencapai 7.000 Km.

Kalian tahu nggak kalau salah satu kota yang telah menerapkan trotoar yang ramah bagi pejalan kaki adalah kota Surabaya? Bermula pada tahun 2005, Tri Rismaharini yang saat itu ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2005-2008) membuat gebrakan. Taman-taman diperbaiki, jalur pedestrian diperindah, dan saluran air dibongkar dan dibangun lagi. Pada tahun 2008-2010, Pemkot Surabaya kemudian melanjutkan program itu dengan memperlebar saluran air minimal 2 meter dan sekaligus membangun jalur pedestrian di atasnya. Sedikit demi sedikit jalur pedestrian yang dulu semrawut dan membahayakan pejalan kaki mulai beres sedikit demi sedikit. Usaha mempercantik trotoar tak berhenti di situ saja, karena Pemkot Surabaya menggunakan marmer di sepanjang pedestrian.


Saat ini Kota Surabaya mempunyai 109,140 meter persegi jalur pedestrian yang sudah dibenahi, antara lain Jalan Raya Darmo, Basuki Rachmaf, Raya Gubeng, Panglima Sudirman dan kawasan Jembatan Merah.

Untuk masalah trotoar sendiri, kota Surabaya mencontoh Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Hongkong.

Sejatinya, pemerintah harus mengoptimalkan fungsi dari trotoar itu sendiri. Karena, hingga saat ini trotoar masih menjadi lahan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lahan parkir. Kalau sudah seperti itu, bagaimana nasib pejalan kaki?

Tidak hanya upaya pemerintah, tetapi kesadaran dari masyarakat pun dibutuhkan untuk lancarnya keberlangsungan perbaikan trotoar untuk pejalan kaki. Dengan tidak mengambil jalur trotoar demi memotong jalan ataupun mengambil jalur trotoar untuk berdagang, sudah sedikit membantu untuk mengembalikan hak pejalan kaki.

“Hidup terjadi dengan berjalan kaki. Manusia diciptakan untuk berjalan, dan semua peristiwa kehidupan besar dan kecil berkembang saat kita berjalan di antara orang lain. Ada kontak langsung antara orang dan masyarakat sekitar, udara segar, waktu kita berjalan kaki diluar rumah” – Jan Gehl.

Sumber Foto: http://www.ifhp.org/event/liveable-cities-21st-century

back to top

Share this article