Bersepeda,

Solusi tanpa
polusi


Di Jakarta ada ungkapan pesepeda adalah kelompok “minoritas” pengguna jalan raya. Keberadaan mereka makin tergusur pengguna kendaraan bermotor. Bandingkan dengan kota lain di Indonesia. Di Yogyakarta misalnya, pesepeda masih cukup sering dijumpai di jalan raya.

Padahal, sepeda sebagai alat transportasi di Indonesia pernah menjadi kendaraan mewah di zamannya dan punya sejarah panjang. Sepeda mulai populer pada masa penjajahan kolonial Belanda. Saat itu, orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa untuk alat transportasi di wilayah jajahan.

Pada awal 1980-an sepeda di Indonesia mengalami evolusi. Muncul sepeda-sepeda modern seperti sepeda gunung (mountain bike ), sepeda perkotaan (commuting bike ), hingga sepeda lipat (folding bike).

Dari sini kemudian muncul kembali kesadaran menggunakan sepeda sebagai transportasi untuk berbagai aktivitas. Komunitas pengguna sepeda untuk pergi ke kantor alias bike to work pun bermunculan.

Sayangnya, keberadaan komunitas semacam ini hanya sesaat. Popularitas komunitas bike to work meredup meski masih ada beberapa orang yang tetap bertahan memanfaatkan sepeda sebagai alat transportasi yang murah dan sehat.

Masih ingat tren sepeda fixie yang sempat sangat booming di Indonesia beberapa tahun lalu? Pada masa itu, anak muda berbondong-bondong membawa dan menaiki sepedanya kemanapun. Warna-warni sepeda fixie juga sering sekali terlihat di jalan raya ketika Car Free Day . Masyarakat yang cenderung konsumtif pun ikut membeli sepeda ini, walaupun sebenarnya tidak hobi bersepeda. Sayangnya, tren ini pun juga meredup.

Tapi, redupnya tren bersepeda tidak berlaku bagi Cieko, anggota Rombongan Kereta Tangerang Selatan (Roketers). Hampir setiap hari, cowok yang berdomisili di Bumi Serpong Damai ini selalu menggunakan sepeda untuk ke kantor.

Dari rumah ia mengayuh sepeda lipatnya menuju Stasiun Kereta Serpong. Sepeda lipat diperbolehkan dibawa dalam commuter line. Lalu ia meneruskan perjalanan menggunakan commuter line menuju Stasiun Karet dan selanjutnya kembali menggunakan sepeda menuju kantornya di bilangan Kuningan. Tapi nggak jarang Cieko bersepeda dari rumah sampai ke kantor di pagi hari.

“Dengan sepeda, saya bisa tempuh dengan waktu 1 jam 15 menit. Sementara jika menggunakan mobil pribadi bisa 2 jam lebih. Waktunya lebih cepat”.

Selain itu, menurut Cieko perawatan sepeda jauh lebih murah dibanding mobil pribadi atau sepeda motor. Ditambah lagi, menggunakan sepeda tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya tambahan seperti harus bayar tarif jalan tol dan parkir. Dari sisi kesehatan juga lebih menguntungkan. Bersepeda sejatinya melakukan kegiatan olahraga. Satu hal yang nggak kalah penting, bersepeda sama saja mengurangi polusi udara

“Gerakan agar masyarakat mau bersepeda harus diawali dengan kesadaran sepeda itu ekonomis dan sehat. Kita bisa melakukan kampanye dari mulut ke mulut,” ujarnya

Faktor Keselamatan

Selain karena tidak adanya jalur khusus pesepeda, kemacetan lalu lintas di Jakarta membuat pengguna sepeda khawatir dengan faktor keselamatan. Muncul pertanyaan. Aman nggak sih bersepeda di Jakarta? Apalagi ada anggapan, bersepeda di Jakarta sama saja bertaruh nyawa.

Peristiwa tertabraknya Produser RTV, Sandy Syafiek saat bersepeda di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pertengahan Februari lalu menambah panjang daftar korban pesepeda yang meregang nyawa di jalan.

Saat itu, Sandy yang tengah asik bersepeda dengan rombongan tiba-tiba “diseruduk” pengendara mobil bernomor polisi B 2765 SBM sekitar pukul 06.20 WIB. Sandy lalu dibawa ke Rumah Sakit Jakarta untuk mendapat penanganan medis, tetapi nyawanya tak tertolong.

Peristiwa ini pun mendapat perhatian serius Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno. Ia mengimbau agar para pengemudi mobil dan sepeda motor dapat berbagi jalur dengan pesepeda.

“Kita harus defensive , jangan offensive . Di tikungan itu bisa tiba-tiba muncul sepeda atau motor. Hati-hati, kita tidak ingin ada kecelakaan yang mengancam jiwa,” .

Peristiwa tertabraknya Sandy tak pelak membuat sejumlah komunitas pesepeda mengajukan usulan agar pemerintah lebih memperhatikan para pesepeda dengan menyediakan jalur khusus sepeda di Jakarta. Sandiaga pun berjanji menindaklanjuti usulan itu.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki rencana pembangunan jalur sepeda. Menurut Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, hal itu sudah termasuk dalam rencana induk transportasi Dishubtrans.

Ia menjelaskan, saat ini ada 26 kilometer jalur sepeda di DKI Jakarta. Pada 2018, Dishubtrans akan menyelesaikan rencana induk tranportasi yang juga mencakup pembangunan jalur sepeda. Jalur sepeda itu akan dihubungkan dengan kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang nantinya menghubungkan kawasan Sudirman, Thamrin, dan Dukuh Atas. Meskipun demikian, saat ini hal tersebut masih perlu disusun lebih jauh.

Regulasi

Dari sisi regulasi sudah jelas masalah pemanfaatan sepeda sebagai moda transportasi diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Bahkan beberapa pasal dalam aturan itu menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas untuk pesepeda.

Tengok saja Pasal 25 UU ayat (1), setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Di Pasal 45 ayat 1 pun menyebutkan fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar, mobil, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.





Penegasan yang memuliakan pesepeda diamanatkan dalam Pasal 62, di mana pada ayat satu disebutkan pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Sedangkan ayat dua UU itu secara tegas menyebutkan pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Begitu juga Pasal 284 UU yang menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Manfaat Bersepeda

Menelisik berbagai aturan yang ada, semestinya pesepeda bisa menikmati aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Tapi fakta yang ada justru sebaliknya. Banyak pesepeda di Jakarta harus bertaruh nyawa saat berada di jalan.

Padahal, bersepeda bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan dan mengurangi polusi di Jakarta. Terlebih, bersepeda sudah menjadi bagian budaya dari warga Jakarta sejak lama. Berdasarkan beberapa data yang ada, pada 1937 di Batavia tercatat ada 70 ribu sepeda, atau satu sepeda untuk delapan penduduk. Saat itu jumlah penduduk baru sekitar 600 ribu jiwa. Sekarang, populasi sepeda makin menyusut.

Catatan komunitas bike to work menyebutkan, jika jumlah pengguna sepeda makin meningkat, maka bakal berdampak positif bagi beban sebuah kota.

Dari sisi lingkungan hidup, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bisa ditekan alias masyarakat semakin hemat menggunakan BBM. Bisa mengurangi polusi kendaraan bermotor, serta bisa mengurangi tingkat kemacetan. Setidaknya, bersepeda sama dengan solusi tanpa polusi.

Sementara dari sisi kesehatan dan sosial, bersepeda dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Masyarakat semakin bugar. Selain itu, bersepeda juga bisa menurunkan angka kecelakaan. Termasuk meningkatkan kualitas hubungan antar masyarakat.

Sedangkan dari sisi ekonomi, bersepeda bisa meningkatkan efisiensi biaya transportasi dan kemacetan. Bahkan bersepeda juga bisa meningkatkan efisiensi biaya kesehatan. Yang tak kalah penting, bersepeda juga bisa menciptakan efisiensi kebutuhan area parkir.

Dari berbagai manfaat yang ada, sudah semestinya pemerintah secara serius memperhatikan infrastruktur pengguna jalan khususnya pesepeda dan pejalan kaki. Setidaknya, produk hukum yang memayungi hak-hak pesepeda (UU No 22 Tahun 2009) sudah jelas mengamanatkan kewajiban pemerintah terhadap para pengguna sepeda.







Ketua bike to work Putut Widjanarko mengatakan sudah seharusnya pemangku kebijakan memenuhi dua kebijakan produk hukum yang ada (UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 79 Tahun 2013).

“Sebenarnya pertumbuhan komunitas bersepeda di Jakarta sudah semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuktikan animo orang untuk bersepeda semakin besar. Karena itu pemerintah harus memfasilitasi pesepeda dengan infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. Kita akan dorong terus pemerintah untuk memenuhi fasilitas itu,” ungkap Putut.

Putut menjelaskan saat ini hampir semua kota besar di Indonesia mengalami fase kemacetan yang sangat masif. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan sepeda sebagai moda transportasi alternatif selain transportasi angkutan umum yang layak.

Ketika masyarakat lebih memilih angkutan umum dan sepeda sebagai alat transportasi alternatif maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemacetan, angka polusi dan angka kecelakaan di jalan.

Kita mungkin bisa meniru Belanda dalam hal pemanfaatan jalur sepeda yang dilakukan masyarakat. Dulu, kota-kota di Belanda juga tidak terlalu mementingkan jalur sepeda. Terlebih pasca Perang Dunia II dimana pertumbuhan ekonomi Negeri Kincir Angin itu semakin baik.

Namun dampak yang terjadi angka kecelakaan di jalan semakin meningkat. Kondisi ini membuat masyarakat mengajukan protes hingga demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut jalur sepeda diutamakan.

Karena gelombang demonstrasi yang semakin masif, akhirnya pemerintah Belanda mengubah kebijakan pembangunan dengan lebih mengutamakan pembuatan infrastruktur sepeda. Kini, Belanda menjadi salah satu negara di dunia dengan populasi pengguna sepeda yang terus meningkat. Angka kecelakaan dan tingkat polusi pun menurun drastis.

Karena itu, wacana penambahan jalur bersepeda di Jakarta yang memiliki banyak kegunaan bukan hanya untuk kesehatan si pengendara sepeda, namun juga untuk mengurangi kemacetan Jakarta jangan hanya sebagai desain dan retorika semata. Perlu aksi nyata.

Tentunya, untuk terciptanya jalur sepeda yang aman, pemerintah dan pengelola gedung ataupun fasilitas umum harus bergotong-royong agar fasilitas untuk bersepeda yang aman dapat terwujudkan. Misalnya, dengan bekerja sama membangun area parkir sepeda yang layak di gedung-gedung yang dilewati oleh jalur sepeda.

Warga bisa memulai kebiasaan bersepeda dengan cara menggunakan sepeda apabila jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Jika sudah terbiasa, bike to work bisa menjadi pilihan untuk menjadikan kebiasaan tersebut sebagai rutinitas sehari-hari.

Selain itu, toleransi kesadaran para pengguna jalan juga harus dibutuhkan agar keselamatan bersepeda dapat terjamin. Dengan cara berbagi jalan dengan para pesepeda di jalan yang tidak memiliki jalur sepeda.

Yuk, dukung Indonesia menjadi negara yang ramah lingkungan. Kamu bisa bergabung dengan komunitas bike to work di sini

back to top

Share this article