Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah menjadi bagian yang nggak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat urban. Keberadaannya menjamur hampir di setiap sudut kota.

Di Jakarta sendiri, PKL udah lama menjadi kontroversi. Maklum, mereka banyak dijumpai di sejumlah tempat yang seharusnya bukan untuk mereka.

  Di atas trotoar misalnya.  

Nah, sejak akhir tahun lalu, PKL kembali lagi menjadi pembicaraan publik setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan terkait penataan Tanah Abang, yang menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia ini.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menutup dua ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang, Jalan Jatibaru Raya, mulai pukul 08.00 sampai 18.00 ini pun menuai kontroversi.

Di satu sisi, kebijakan yang dikeluarkan sejak 22 Desember 2017 itu bertujuan untuk mengakomodasi sekitar 400 PKL agar bisa tetap berjualan.

Tapi di sisi lain, kebijakan ini dianggap merugikan para pengemudi angkutan umum dan dinilai melanggar aturan, khususnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Di dalam Pasal 63 Undang- Undang No.38 tahun 2004 secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap orang yang mengganggu fungsi jalan.

Pada ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pastinya, suatu kebijakan nggak lepas dari pro dan kontra. Pihak yang setuju menilai kebijakan ini sangat membantu PKL. Apalagi para pedagang mendapatkan fasilitas tenda gratis untuk lapak berjualan di badan jalan selama penutupan. Di samping itu, para PKL juga nggak akan dibebani retribusi. Kebijakan ini juga memastikan trotoar di kawasan Tanah Abang akan streril. PKL nggak akan lagi mengokupasi trotoar karena udah disediakan tempat berjualan.

Anies menjelaskan, penataan Tanah Abang dilakukan untuk menguntungkan semua pihak, termasuk PKL dan pejalan kaki. PKL bisa tetap berjualan, para pejalan kaki juga leluasa berjalan di trotoar.

Nah, untuk mengakomodasi masyarakat, Pemrov DKI Jakarta akan menyiapkan Tanah Abang Explorer, bus yang akan melewati Jalan Jatibaru Raya selama penutupan jalan.

Bus ini akan berputar melewati enam tempat pemberhentian yang ditetapkan. Setiap unit bus dapat menampung 66 penumpang lho! Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan lahan parkir untuk ojek pangkalan dan ojek online. Lahan parkir ini terletak di jalan masuk keluar stasiun yang menghadap Jalan Jatibaru Bengkel. Tanah seluas 3.000 meter itu dimiliki PT KAI.

   Keren banget, kan?  

Namun di lain pihak, penutupan Jalan Jatibaru membuat akses warga kini nggak bisa dilewati dan dinilai merugikan para sopir angkot yang pendapatannya menurun drastis.

Belakangan, kebijakan ini direvisi. Waktu penutupan jalan nggak lagi hingga pukul 18.00 tapi hanya sampai pukul 15.00. Hal ini diambil setelah ratusan sopir angkot melakukan aksi demo akhir Januari lalu. Dalam aksinya, mereka menuntut agar Pemprov DKI membuka kembali jalan tersebut.

Berbagai persoalan yang masih menyelimuti kawasan Tanah Abang memang mulai redup. Tapi bukan berarti tuntas. Jadi, sebenarnya bagaimana sih penataan Tanah Abang yang baik agar bisa memuaskan semua pihak? Kita tunggu langkah yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta, ya!

PKL Tanah Abang.

back to top

Share this article