Salah satu negara tetangga kita yang merupakan negara maju di dunia, Singapura, awal bulan Oktober 2019 ini mencetak sejarah baru dengan mengesahkan pelarangan iklan dan promosi minuman yang mengandung gula tinggi. Mereka juga menerapkan pemberian label kemasan pada minuman tersebut untuk membedakan minuman dengan label unhealthy, neutral dan healthy berdasarkan kandungan dari medium sampai tinggi.
Keputusan tersebut disahkan oleh Senior Menteri Kesehatan dan Hukum Singapura, Edwin Tong, pada Singapore Health and Diabetes Conference di Singapura, 10 Oktober kemarin. Pelarangan dan penerapan aturan baru ini akan berlaku mulai tahun depan dengan memberikan waktu kepada produsen dan manufaktur melakukan penyesuaian. Produk hukum ini dibuat untuk memerangi tingginya angka kenaikan obesitas dan diabetes warga pulau tersebut pada akhir-akhir ini.
Di Asia Tenggara sendiri, ada sekitar 96 juta orang yang menderita diabetes. Kenaikan diabetes di Singapura naik hampir 25% dari tahun 2010-2014. Maka dari itu hal ini menjadi alarm terhadap tingginya biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan. Secara rata-rata konsumsi gula warga Singapura adalah 12 sendok teh gula per hari atau setara 60gr dan lebih dari separuh konsumsi gula tersebut berasal dari minuman tinggi kadar gula.
Natasha Vass, kontributor Asia Media International, organisasi non-profit Asia Pasifik yang berbasis di California, Amerika Serikat, meyakini bahwa melakukan pelarangan iklan dari minuman berbasis gula tinggi lebih efektif jika dibandingkan dengan penggunaan label yang tertulis pada kemasan. Dia beralasan karena Indonesia yang sudah menerapkan labelling pada produk rokok tetapi tidak adanya aturan pelarangan iklan rokok, konsumsi rokok di Indonesia tidak juga berkurang. Perokok di Indonesia masih tetap tinggi secara konsisten. Perokok di Indonesia terutama anak-anak masih tinggi. Dengan rentang usia 13-15 tahun dan sekitar 20% dari mereka pernah atau bahkan merupakan perokok aktif. Ini artinya satu dari lima orang anak tersebut pernah menggunakan produk rokok walaupun sudah dilakukan labelling pada kemasan rokok dengan memberikan gambar yang menyeramkan akibat rokok dan bahaya-bahaya yang telah disebutkan.
Tanggapan berbeda datang dari sisi marketing terhadap peraturan baru. Seperti kita ketahui, sisi marketing menawarkan hal yang menarik dari bisnis dari perputaran uang lewat media. Beberapa tanggapan yang berbeda dikemukakan oleh Hannah Chang, Associate professor di Sekolah Bisnis Universitas Lee Kong Chian Singapore menyatakan labelling minuman dengan isi kandungan yang berbeda diyakini lebih efektif daripada melakukan pelarangan. Karena hal ini membantu mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dan mengerti akan minuman yang mereka konsumsi. Sementara dari aspek bisnis dan marketing, anggaran belanja iklan yang dikeluarkan oleh produsen minuman tersebut sangat besar menopang perusahaan periklanan dan media. Pada tahun 2018 anggaran iklan Coca-Cola secara global sebesar $5.8 miliar, sedangkan PepsiCo sebesar $2 miliar. Anggaran iklan untuk Coca-Cola sebesar 18.4% dari penerimaan tahunan. Pelarangan iklan produk minuman dengan kandungan gula ini dikhawatirkan mengurangi penerimaan dari sisi perusahaan periklanan.
Managing partner dari Happy Markeeter, Praktik Mazumdar berpendapat lain bahwa bisnis periklanan tetap berjalan seperti biasa bahkan bisa menanjak. Produsen minuman agar bisa terus survive ke depan maka mereka harus berinovasi untuk menciptakan minuman yang lebih sehat dan tetap dapat bersaing. Hasil dari inovasi minuman mereka tentu saja ingin disampaikan ke masyarakat. Nah, dari sini maka pasar periklanan justru akan naik karena adanya trafik dari produsen untuk memperkenalkan produk baru tersebut ke masyarakat. Coca-Cola dan PepsiCo sudah mulai dengan inovasi ini dengan menampilkan produk mereka seperti Diet Coke dan Pepsi Max.
Pemerintah Singapura mengambil manfaat keduanya, yaitu dengan menerapkan kedua peraturan tersebut secara parallel dengan melakukan pelarangan iklan minuman berkadar gula tinggi dan memberikan label pada setiap minuman. Tujuan ini pada dasarnya untuk tetap melindungi warga negara mereka agar tetap sehat dan produktif, apalagi demografi penduduk Singapura yang semakin banyak penduduk berusia lanjut.
Kalau di Indonesia? Sejauh ini negara kita belum ada upaya yang serius untuk mengatasi kenaikkan obesitas dan angka diabetes dengan mengeluarkan peraturan seperti Singapura. Menteri Kesehatan yang baru saja dipilih Dr. Terawan Agus Putranto, masih fokus terhadap permasalahan yang bisa dikatakan usang, masalah BPJS yang tidak ada akhir. Belum ada program yang riil untuk pencegahan penurunan obesitas dan diabetes. Padahal angka obesitas di Indonesia telah naik lebih dari 4% dari tahun 2013 ke tahun 2018.
Pabrikan minuman berkadar gula tinggi di sini tidak ada masalah untuk menempatkan iklan mereka di mana pun berada, bahkan sering kita jumpai mereka menjadi sponsor utama kegiatan sekolah maupun di kampus. Untuk hal ini kita patut mencontoh peraturan yang dikeluarkan oleh Singapura supaya negara kita tidak dijadikan pasar terus oleh para pabrikan minuman berkadar gula tinggi tersebut sementara di satu sisi anggaran dari BPJS terus berkurang untuk biaya pengobatan obesitas dan diabetes.
© 2023 Brilio.net
