×
Sign in

Hello There

Sign In to Brilio

Welcome to our Community Page, a place where you can create and share your content with rest of the world

  Connect with Facebook   Connect with Google
Kota Tangerang belum berencana terapkan PSBB, ini alasannya

0

News

Kota Tangerang belum berencana terapkan PSBB, ini alasannya

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum akan diterapkan di wilayah Kota Tangerang karena masih banyak aspek yang dipertimbangkan.

Disclaimer

Artikel ini merupakan tulisan pembaca Brilio.net. Penggunaan konten milik pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Silakan klik link ini untuk membaca syarat dan ketentuan creator.brilio.net. Jika keberatan dengan tulisan yang dimuat di Brilio Creator, silakan kontak redaksi melalui e-mail redaksi@brilio.net

Fajrin Raharjo

08 / 04 / 2020 12:50

Pemerintah Pusat telah membuat Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). PP yang diteken Presiden Joko Widodo tersebut tertuang pada PP Nomor 21 tahun 2020.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang belum berencana menerapkan PSBB karena dinilai banyak aspek yang perlu dipertimbangkan serta diperlukan kajian yang komprehensif.

Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah menjelaskan peraturan tersebut menjadi keputusan langsung oleh presiden Joko Widodo. Isi PP tersebut merupakan juklak dan juknis bagi daerah yang mau menerapkan.

"Itu PP isinya juklak juknis kalau daerah mau melaksanakan daerah juga tidak semudah itu melaksanakan harus membuat kajian komprhensif dan menyampaikan ke pusat, nanti pusat kaji kemudian pusat yang memutuskan," terang wali kota, Minggu (5/4).

Lebih jauh ia menyampaikan pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lainnya menjadi hal bagi Pemkot Tangerang belum berencana menerapkan PSBB. "Jadi yang kita lakukan sekarang ialah lakukan isolasi wilayah di RT, RW dibatasi, mau masuk kesitu cuci tangan atau disemprot dulu," ungkap wali kota.

Loading...

Saat dihubungi wartawan secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyampaikan, pemerintah harus betul-betul menyiapkan segala keperluan masyarakat selama menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tidak disebutkan pengawasan hukumnya.

"PSBB sebenarnya social distancing yang diperluas, pengawasan pidananya tidak ada di implementasi lapangan," katanya.

Berbeda dengan karantina wilayah di mana Pemerintah harus menjamin semua kebutuhan dari masyarakat. Sebagai informasi, ada sejumlah persyaratan jika suatu daerah ingin mengajukan PSBB. Hal itu diatur dalam pasal 4 ayat 1, Gubernur, bupati dan wali kota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal. (Fajrin)





Pilih Reaksi Kamu
  • Senang

    0%

  • Ngakak!

    0%

  • Wow!

    0%

  • Sedih

    0%

  • Marah

    0%

  • Love

    0%

Loading...

RECOMMENDED VIDEO

Wave white

Subscribe ke akun YouTube Brilio untuk tetap ter-update dengan konten kegemaran Milenial lainnya

-->
MORE
Wave red