Kali ini kita akan mengulik tentang apakah International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional.Mahkamah Pidana Internasional (bahasa Inggris: International Criminal Court atau ICC) dibentuk pada tahun 1940 yang merupakan sebuah "tribunal" permanen untuk menuntut individual atas Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, serta Agresi Militer sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional, terutama Rome Statute of the International Criminal Court.
ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada, namun pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya bilamana pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti di atas, dan menjadi "pengadilan usaha terakhir", meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual.
Apa itu Statuta Mahkamah Internasional?
Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Hag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasrkan kecakapannya dalam hukum dan masa jabatan mereka 9 tahun. Mahkamah Agung Internasional atau biasa disebut Mahkamah Internasional, merupakan Mahkamah Pengadilan Tertinggi di seluruh dunia.
Mahkamah Agung Internasional atau biasa disebut Mahkamah Internasional, merupakan Mahkamah Pengadilan Tertinggi di seluruh dunia. Pengadilan internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara negara bukan anggota PBB. Dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional yang digunakan. Mahkamah Internasional, mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum.
Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Selain pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan Arbitrasi Internasional. Arbitrasi Internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
Sedangkan menurut Statuta Roma, syarat dan kriteria ada dalam kasus tertentu sebelum seseorang dapat dituntut oleh Pengadilan. Statuta berisi tiga persyaratan yurisdiksi dan tiga persyaratan penerimaan. Semua kriteria harus dipenuhi agar suatu kasus dapat dilanjutkan. Tiga persyaratan yurisdiksi adalah Yurisdiksi subjek-materi (apa tindakan yang merupakan kejahatan), Yurisdiksi teritorial atau pribadi (di mana kejahatan dilakukan atau siapa yang melakukannya), dan Yurisdiksi temporal (ketika kejahatan dilakukan).
Kejahatan utama tercantum dalam pasal 5 Statuta yang antara lain adalah genosida (dalam pasal 6), kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7), kejahatan perang (dalam pasal 8), dan kejahatan agresi (pasal 8). Selain itu, dalam pasal 70 mendefinisikan pelanggaran terhadap administrasi peradilan yang merupakan kategori kejahatan kelima di mana individu dapat dituntut.
1. Genosida.
Kejahatan genosida merupakan "tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama".
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.
Merupakan tindakan "yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diarahkan terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan tentang serangan itu". Seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik yang parah lainnya, penyiksaan, memperkosa, perbudakan seksual, pelacuran yang dipaksakan, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa orang, apartheid, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
3. Kejahatan perang.
Kejahatan perang tergantung pada apakah konflik bersenjata bersifat internasional (yang pada umumnya berarti konflik antar negara) atau non-internasional (yang umumnya berarti konflik antar aktor non-negara, seperti kelompok pemberontak, atau antara aktor negara dan non-negara semacam itu). Ada total sebanyak 74 kejahatan perang yang tercantum dalam pasal 8. Kejahatan paling serius adalah kejahatan berat yang merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang hanya berlaku untuk konflik internasional, dan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum pada Konvensi Jenewa 1949, yang berlaku untuk konflik non-internasional.
Menurut Konvensi Jenewa, kategori kejahatan yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan yang hanya berlaku untuk konflik bersenjata internasional meliputi Pembunuhan yang disengaja, Penyiksaan, Perawatan yang tidak manusiawi, Eksperimen biologis, Dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, Penghancuran dan perampasan property, Layanan yang menarik dalam kekuatan musuh, Menyangkal persidangan yang adil, Deportasi dan pemindahan yang melanggar hukum, Kurungan yang melanggar hukum, Menyandera.
Sedangkan yang merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 pada Konvensi Jenewa dan yang hanya berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional, yaitu Pembunuhan, Mutilasi, Perlakuan kejam, Penyiksaan, Kemarahan atas martabat pribadi, Menyandera, Hukuman atau eksekusi tanpa proses hukum, termasuk menyerang warga sipil atau benda-benda sipil, menyerang pasukan penjaga perdamaian, menyebabkan kematian atau kerusakan yang berlebihan, memindahkan populasi ke wilayah-wilayah pendudukan, membunuh atau melukai dengan cara tidak wajar, merampok seperempat, menjarah, menggunakan racun, menggunakan peluru yang diperluas, pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual, dan wajib militer atau menggunakan tentara anak-anak.
4. Kejahatan agresi.
Kejahatan agresi sebagai "perencanaan, persiapan, inisiasi atau eksekusi, oleh seseorang dalam posisi yang efektif untuk melakukan kontrol atas atau mengarahkan aksi politik atau militer suatu Negara, tindakan agresi yang, berdasarkan karakternya, gravitasi dan skalanya, merupakan pelanggaran nyata Piagam PBB dalam bentuk "penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa", yaitu invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata terhadap wilayah, pendudukan militer atas wilayah tersebut, lampiran wilayah, pengeboman terhadap wilayah, penggunaan senjata apa pun terhadap wilayah, blokade pelabuhan atau pantai, menyerang pasukan darat, laut, atau udara atau armada laut dan udara, penggunaan angkatan bersenjata yang berada dalam wilayah negara lain berdasarkan perjanjian, tetapi bertentangan dengan ketentuan perjanjian, mengizinkan wilayah digunakan oleh negara lain untuk melakukan tindakan agresi terhadap negara ketiga dan lain sebagainya.
Salah satu prinsip hukum internasional adalah bahwa perjanjian tidak menciptakan kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan mereka, dan ini juga diabadikan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Ketika sebuah kasus yang dirujuk kepada International Criminal Court (ICC) oleh Dewan Keamanan PBB, semua negara anggota PBB wajib bekerja sama, karena keputusannya mengikat untuk mereka semua. Serta ada kewajiban untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, yang berasal dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I yang mencerminkan sifat absolut dari hukum humaniter internasional
Sehubungan dengan kerja sama dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti, tersirat dari Statuta Roma bahwa persetujuan negara non-partai merupakan prasyarat bagi Jaksa Penuntut International Criminal Court (ICC) untuk melakukan penyelidikan di dalam wilayahnya, dan bahkan lebih penting baginya untuk mengamati setiap kondisi wajar yang diajukan oleh negara tersebut karena pembatasan semacam itu ada bagi negara-negara pihak pada Statuta. Statuta Roma menetapkan bahwa Pengadilan dapat menginformasikan Majelis Negara-negara Pihak atau Dewan Keamanan, ketika masalah tersebut dirujuk olehnya, ketika negara non-partai menolak untuk bekerja sama setelah negara tersebut melakukan pengaturan ad hoc atau perjanjian dengan pengadilan.
Semoga bermanfaat.
