Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Rabu, 17 Agustus 2025. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 96 P Nomor Tahun 2025, yang mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029.
Dalam acara pelantikan tersebut, Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan. Djamari berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi etika jabatan.
BACA JUGA :
Profil Afriansyah Noor: Wamenaker era Jokowi yang kembali terpilih
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Djamari saat membacakan sumpah jabatan.
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya.
Profil Djamari Chaniago
Djamari Chaniago lahir di Padang pada 8 April 1949. Ia adalah seorang jenderal TNI tulen dengan latar belakang militer yang sangat kuat. Rekam jejaknya yang panjang menunjukkan pengalaman luas di bidang keamanan. Djamari adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 1971 dari kecabangan Infanteri Baret Hijau Kostrad.
BACA JUGA :
Reshuffle Kabinet: Erick Thohir Menpora baru di Kabinet Merah Putih
Sepanjang kariernya, ia menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997-1998 dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 1998-1999, di mana periode ini bertepatan dengan krisis alih kekuasaan Reformasi 1998. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal saat menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI dari tahun 2000 hingga pensiun pada November 2004.
Dinamika Jabatan Menko Polkam
Sebelumnya, jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) mengalami dinamika yang signifikan. Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Budi Gunawan, yang diumumkan sebagai Menko Polkam pada 20 Oktober 2024.
Namun, kurang dari setahun menjabat, Budi Gunawan terkena reshuffle pada 8 September 2025. Setelah pencopotan Budi, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim sejak 10 September 2025, menunggu penunjukan sosok definitif.
Tugas dan Fungsi Strategis Kemenko Polkam
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) memiliki peran krusial dalam pemerintahan. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
Kemenko Polkam berfungsi untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan instansi penting, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Koordinasi ini memastikan bahwa kebijakan di sektor politik dan keamanan berjalan selaras dan efektif. Sebagai mitra kerja strategis bagi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kemenko Polkam berperan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Penunjukan Menko Polkam definitif yang tepat akan sangat menentukan arah kebijakan dan efektivitas kerja kementerian koordinator ini ke depan.