Keputusan Bupati Pati, Sudewo, untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) hingga 250 persen telah memicu gelombang protes dari warga. Rencana unjuk rasa besar-besaran pun mulai disusun oleh masyarakat setempat.
Pada tanggal 18 Mei 2025, Sudewo bersama para camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa (PASOPATI) sepakat untuk menaikkan tarif PBBP2 dengan alasan bahwa tarif tersebut belum pernah disesuaikan selama 14 tahun terakhir. Saat ini, penerimaan PBB Kabupaten Pati hanya sekitar Rp29 miliar, jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, serta Rembang dan Kudus yang masing-masing sekitar Rp50 miliar.
BACA JUGA :
Apa itu abolisi yang diberikan Tom Lembong? Begini penjelasan dan prosedurnya
Menurut Sudewo, tambahan pendapatan dari pajak ini sangat penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Soewondo, serta program-program pertanian dan perikanan yang ada di daerah tersebut.
Namun, keputusan ini mendapat respon keras dari publik. Di media sosial dan forum-forum publik, banyak warga yang menganggap kenaikan pajak ini sebagai langkah yang tidak manusiawi dan sangat memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Lebih jauh, video pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk mendatangkan 50.000 demonstran ke Kantor Pemkab Pati menjadi viral. Dalam video tersebut, ia menyatakan, "Silakan bawa 50 ribu orang, saya tidak akan gentar, keputusan tidak akan saya ubah."
BACA JUGA :
Momen hangat Prabowo, Jokowi, dan Gibran makan di warung bakmi dengan santai diiringi musik live
Sebagai respons, organisasi Gerakan Pati Bersatu telah mengajukan izin untuk melakukan demonstrasi pada tanggal 13 hingga 14 Agustus 2025, dengan target massa sebanyak 50 ribu orang. Warga pun menyiapkan logistik, seperti truk box berisi ribuan dus air minum yang bertuliskan protes dan kritik terkait tuntutan penurunan PBBP2.
Profil Bupati Pati, Sadewo
Profil Bupati Pati, Sadewo, yang lahir di Pati pada 11 Oktober 1968, menunjukkan bahwa ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Ia meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1993 dan S2 Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro pada tahun 2001. K
ariernya dimulai di PT Jaya Construction dan kemudian di Departemen Pekerjaan Umum hingga 2006. Di dunia politik, ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode dan kini menjabat sebagai Bupati Pati sejak 20 Februari 2025.
Kendati Sudewo mengklaim bahwa kebijakan kenaikan pajak ini bertujuan untuk membangun daerah, banyak warga yang merasa keputusan tersebut diambil tanpa konsultasi publik yang memadai. Mereka merasa dibebani oleh kebijakan yang terlalu mendadak dan mengejutkan.
Insiden saling tantang dan adu mulut antara massa dengan pejabat dan aparat Satpol PP Kabupaten Pati juga terjadi di kawasan Alun-Alun Pati. Ketegangan ini bermula saat massa sedang menggalang donasi untuk persiapan unjuk rasa menolak kenaikan pajak yang sangat tinggi ini. Rencananya, aksi demo penolakan ini akan digelar pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Warga yang tergabung dalam 'Masyarakat Pati Bersatu' mendirikan posko penghimpunan donasi di luar pagar sebelah barat Kantor Bupati Pati. Mereka membentangkan spanduk dan kotak kardus berisi ajakan donasi, serta menyiapkan tumpukan kardus berisi air mineral di pinggir jalan. Namun, aparat Satpol PP meminta agar aksi tersebut dipindahkan karena kawasan Alun-Alun Pati akan digunakan untuk perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI.
Ketegangan semakin meningkat ketika koordinator massa aksi, Supriyono, menaiki truk Satpol PP dan mengeluarkan kardus-kardus air mineral hasil donasi. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Riyoso, dan Plt. Kepala Satpol PP Pati, Sriyatun, pun turun tangan untuk meredakan situasi. Namun, emosi semakin memuncak ketika Ahmad Husein, salah satu penggalang donasi, terlibat adu mulut dengan pejabat setempat.