Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menegaskan bahwa penyelidikan terhadap dugaan rasuah proyek kereta cepat Whoosh akan terus berlanjut. Ini meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapannya untuk menanggung beban utang dari proyek tersebut.
Tanak menjelaskan bahwa penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan apakah ada perbuatan tindak pidana atau tidak. Jika tidak ada, maka kasus ini akan ditutup.
BACA JUGA :
Duduk perkara KPK usut dugaan korupsi kuota haji khusus 2024 hingga periksa Ustaz Khalid Basalamah
"Jika ada, kami akan melaporkan kepada Presiden bahwa ada tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika memang ada, tentu Presiden akan menerima informasi tersebut," kata Tanak saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, seperti yang dilansir pada Kamis (6/11).
Tanak percaya bahwa Prabowo adalah sosok yang mendukung pemberantasan korupsi, yang terlihat dari komitmennya dalam Asta Cita ketujuh tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Jadi, jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi, kami akan menyampaikannya," tegasnya.
BACA JUGA :
Jerome Polin ulas uang korupsi Rp11,8 T jika buat pendidikan dan kesehatan, angkanya bikin melongo
Dia juga memastikan bahwa KPK sebagai aparat penegak hukum tidak terhalang untuk menyelidiki apapun yang diduga memiliki unsur pidana. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran dari dugaan tersebut.
"Sangat penting untuk melakukan penyelidikan agar ada kepastian hukum. Jika hasil penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi tindak pidana korupsi, maka itu akan memberikan kepastian hukum," jelasnya.
Tanak menambahkan bahwa beberapa pihak sudah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus ini, meskipun ia enggan mengungkapkan siapa saja yang telah dipanggil.
Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Sejak Awal Tahun
Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap dugaan markup proyek kereta cepat Whoosh telah dimulai.
Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa KPK telah memulai penyelidikan terhadap dugaan markup proyek kereta cepat Whoosh. "Saat ini kami sudah berada di tahap penyelidikan," ujarnya kepada media pada Senin (27/10).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, juga menegaskan bahwa penyelidikan ini sudah dimulai sejak awal tahun. "Benar, penyelidikan sudah dilakukan sejak awal tahun," jelas Budi saat dikonfirmasi.
Soal progres penyelidikan, Budi mengungkapkan bahwa proses masih berlangsung. Dia memastikan bahwa tim penyelidik terus mencari informasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus ini.
"Proses penyelidikan masih terus berlanjut. Kami memberikan ruang dan waktu bagi proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK agar hasilnya bisa akurat dan menemukan informasi yang dibutuhkan," tutupnya.
KPK Diminta Berhati-hati dalam Menyelidiki Proyek Whoosh
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai proyek ini bukanlah investasi sosial, melainkan investasi bisnis.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa proyek yang dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini bukanlah bentuk investasi sosial, melainkan investasi bisnis yang melibatkan anggaran yang sangat besar.
"Proyek kereta cepat ini bukanlah persoalan investasi sosial. Karena pembangunannya memakan anggaran yang besar dan ditujukan untuk sektor bisnis. Jadi, harus ada pemisahan antara investasi sosial dan investasi bisnis," kata Iwan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (4/11/2025).
Iwan menegaskan bahwa proyek kereta cepat ini lebih merupakan beban sosial, karena meninggalkan utang yang besar dan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.
Dia mendorong agar pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait keberlanjutan dan pengelolaan proyek kereta cepat ini.
Iwan juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini, terutama dalam hal transparansi pengelolaan dan kejelasan arah bisnis agar proyek kereta cepat tidak membebani keuangan negara maupun citra politik pemerintahan baru.
"Presiden Prabowo harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menjadi beban politik. Jika tidak hati-hati, ini bisa berdampak negatif bagi Prabowo," tutup Iwan.