Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemarahannya terhadap pejabat BUMN yang masih menerima bonus meskipun perusahaan mengalami kerugian. Dalam pandangannya, tindakan ini mencerminkan sikap egois, seolah BUMN adalah milik pribadi yang bisa dikelola sesuka hati.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Munas VI PKS yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta. Dia menegaskan, "Saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara, mereka kira itu perusahaan nenek moyang, perusahaan rugi malah tambah bonus untuk diri sendiri," ungkapnya dengan nada tegas.
BACA JUGA :
Prabowo ungkap kagetnya melihat korupsi di Indonesia saat awal jadi Presiden
Ancaman Turunkan KPK dan Kejaksaan Agung
Prabowo mengancam akan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengejar para pejabat BUMN yang memperkaya diri di tengah kerugian perusahaan. "Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi," ujarnya kepada kader PKS.
Dia menekankan bahwa aset BUMN sangat besar, mencapai 1.000 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16.679 triliun. "Aset ini harus dikelola dengan baik, bukan disalahgunakan," tegas Prabowo.
Prabowo juga meminta BPI Danantara untuk ikut serta dalam misi bersih-bersih BUMN. Ia menargetkan proses ini akan berlangsung dalam 3 tahun ke depan.
BACA JUGA :
Tanggapi maraknya kasus keracunan MBG, Prabowo: Kesalahannya 0,0017 persen
"Kita kasih kesempatan BUMN dalam 2, 3, 4 tahun kita bersihkan," ucap Prabowo. Dia percaya bahwa jika return on asset (RoA) BUMN mencapai 5%, negara bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 800-an triliun, sehingga APBN tidak akan defisit.
Namun, saat ini, RoA BUMN masih jauh dari harapan, bahkan 3% pun belum tercapai. Prabowo memberikan waktu kepada Danantara untuk melakukan transformasi yang diperlukan.
Misi Prabowo Benahi BUMN
Prabowo tidak kali ini saja menyoroti masalah tata kelola BUMN yang tidak efisien. Ia mengkritisi jumlah komisaris yang terlalu banyak di BUMN.
Untuk itu, Prabowo mengeluarkan kebijakan baru yang membatasi jumlah komisaris di setiap BUMN maksimal 6 orang. "Tadinya pengelolaan tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisaris banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa empat atau lima," jelasnya dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR.
Prabowo juga mengakui bahwa praktik korupsi menjadi masalah besar di Indonesia, termasuk di BUMN dan BUMD. "Kita sadar bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi, di setiap institusi dan organisasi pemerintahan," ujarnya.
Selama masa kepemimpinannya, Prabowo menghadapi tantangan besar terkait penyelewengan di lingkungan pemerintahan. "Setelah 299 hari memimpin, saya semakin memahami betapa besar tantangan yang kita hadapi dan betapa banyak penyelewengan yang ada," tutupnya dengan tegas.