Brilio.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan secara langsung penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) dari aktivitas tambang ilegal kepada PT Timah Tbk, dengan total nilai mencapai Rp7 triliun.
Kegiatan tersebut berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin (7/10).
BACA JUGA :
MA mutasi hakim Eko Aryanto yang beri vonis ringan Harvey Moeis ke Papua
Menurut keterangan dari Sekretariat Presiden, aset rampasan tersebut mencakup ratusan unit alat berat, uang tunai dari sejumlah negara, serta fasilitas smelter yang kini resmi diserahkan kepada negara untuk dikelola secara sah dan berkelanjutan.
“Pagi hari ini saya ke Bangka Belitung. Bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai acara.
Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan oleh Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan akhirnya diserahkan dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
BACA JUGA :
Benarkah Harvey Moeis ajukan kasasi vonis banding? Sang pengacara angkat bicara
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal, sekaligus memastikan aset negara dapat kembali memberikan manfaat bagi rakyat dan perekonomian nasional.
foto: Instagram/presidenrepublikindonesia
Barang rampasan yang diserahkan mencakup aset dalam jumlah besar dan beragam, antara lain:
- 108 unit alat berat
- 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)
- 94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok
- Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton)
- Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton);
- Mess karyawan 1 unit
- Kendaraan 53 unit
- Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²
- Alat pertambangan 195 unit
- Logam timah 680.687,6 kg
- 6 unit smelter
- Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202.701.078.370, 3.156.053 dolar AS, 53.036.000 yen Jepang, 524.501 Euro, 765 dolar Singapura, 100.000 won Korea Selatan, dan 1.840 dolar Australia.
Presiden Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun. Nilai tersebut belum termasuk tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya bisa jauh lebih besar.
"Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang. Monasit ya, monasit itu satu ton itu bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar," ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di kawasan PT Timah ini telah mencapai sekitar 300 triliun rupiah.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total Rp300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun, ini kita berhentikan,” kata Presiden menegaskan.