Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, baru-baru ini mengungkapkan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai fenomena pengibaran bendera bergambar bajak laut dari anime One Piece yang ramai diperbincangkan menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI).
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak mempermasalahkan jika pengibaran bendera One Piece tersebut merupakan bentuk ekspresi kreativitas masyarakat. "Loh kalau sebagai bentuk ekspresi ya it's okay, enggak ada masalah," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (5/8).
BACA JUGA :
Wamenaker: Simbol One Piece bukan ancaman tapi ekspresi kekecewaan
Namun, dia mengingatkan agar pengibaran bendera One Piece tidak dibenturkan atau disandingkan dengan bendera Merah Putih. Prasetyo menegaskan bahwa Merah Putih adalah satu-satunya bendera bangsa Indonesia.
"Tapi jangan ini dibawa dibenturkan-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Enggak sehati tidak seharusnya seperti ini, kita sebagai anak bangsa bendera merah putih itu satu-satunya," tegasnya.
Prasetyo juga menekankan bahwa pengibaran bendera One Piece hanya akan menjadi masalah jika tujuannya keluar dari konteks kreativitas. Terlebih, menjelang peringatan hari kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025, penting untuk menjaga kesakralan momen tersebut.
BACA JUGA :
Viral pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI, Menteri HAM: Negara bisa melarang
"Yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas. Yang secara waktu juga tidak pas, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan," jelasnya.
Dia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia adalah hasil pengorbanan para pahlawan. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk tidak mengganggu kesakralan HUT RI.
"Janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan Kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan itu antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera kita merah putih," tutup Prasetyo.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa bendera merah putih adalah keniscayaan dan tidak bisa digantikan dengan bendera lain. "Mau suka atau tidak suka sama pemerintah itu hak. Keduanya pilihan yang sah di republik ini. Tapi bendera merah putih bukan pilihan, dia keniscayaan, bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang lain," jelasnya, Senin (4/8).
Hasan juga menegaskan bahwa meskipun masyarakat berhak mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pemerintah, bendera merah putih tetap harus dihormati sebagai simbol negara.
Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengingatkan bahwa ada ancaman pidana bagi tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. "Ini adalah upaya untuk melindungi martabat dan simbol negara," ujarnya.
Budi juga menekankan pentingnya merayakan bulan kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia. "Mari kita rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan penuh rasa syukur dan harapan bahwa bendera tersebut akan terus berkibar selamanya di bumi pertiwi Indonesia," pungkasnya.