Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, baru-baru ini menolak usulan dari Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, yang menginginkan dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Putranto, usulan tersebut dianggap sangat memalukan dan tidak sesuai dengan rencana pemerintah.
"Zakat tidak seharusnya digunakan untuk program ini. Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program tersebut, jadi tidak perlu mengambil dari dana zakat," tegas Putranto saat berbicara kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
BACA JUGA :
Program makan bergizi gratis dimulai, cek mekanismenya dan target penerima
Usulan dari DPD ini muncul sebagai upaya untuk menanggulangi kekurangan anggaran dari program unggulan Presiden. Sultan menjelaskan, pentingnya partisipasi masyarakat dalam program MBG, dan mengusulkan agar dana zakat yang besar bisa dilibatkan.
"Kita perlu dukungan dari banyak pihak untuk menjalankan program ini. Saya juga sudah berbicara dengan beberapa duta besar untuk meminta bantuan mereka," tambah Sultan.
Dalam pertemuan terpisah, Presiden Prabowo meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal program MBG, menunjukkan komitmennya untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. "Kami ingin dukungan penuh dari semua pihak untuk memastikan program ini sukses," ujar Prabowo.
BACA JUGA :
Pemerintah ajak UMKM & Koperasi jadi mitra program makan bergizi gratis, begini cara mudah daftarnya
Dengan adanya anggaran yang sudah disiapkan, harapannya adalah program makan bergizi gratis dapat berjalan tanpa harus bergantung pada dana zakat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan semua siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren mendapatkan akses ke makanan bergizi.