Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Dedek Prayudi, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi jangan, mohon jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ungkap Dedek kepada wartawan pada Selasa (21/1/2025).
Dedek menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing. Setelah pembangunan infrastruktur yang masif di era Presiden Jokowi, kini saatnya fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). "Kurang lebih seperti itu ya," tambahnya.
BACA JUGA :
Viral potret Istana Presiden di IKN malam hari usai hujan, suasananya disebut seram bak di Gotham City
Menurut Dedek, peningkatan kualitas SDM tidak hanya terbatas pada program Makan Bergizi Gratis. Ada banyak program lain, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun.
"Belum lagi kita bicara periksa TBC, itu Rp8 triliun. Kemudian ada peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, rumah sakit, puskesmas, itu Rp15 triliun lagi sendirian. Kurang lebih seperti itu," jelasnya.
Dedek menekankan bahwa MBG tidak mengorbankan program lain. "Dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, sekarang kita alihkan fokus ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, hanya saja peran swasta akan lebih ditingkatkan," lanjutnya.
BACA JUGA :
Dari depan tampak bangunan megah, penampakan bagian belakang istana IKN ini kondisinya tak terurus
Dia juga menegaskan bahwa pengalihan fokus pemerintah tidak akan mempengaruhi penyelesaian IKN. "Oh enggak, enggak. IKN itu tetap sudah dianggarkan, itu anggarannya Rp20 sekian triliun, dan apa namanya, saya lupa persisnya berapa, cuma itu Rp20 sekian triliun. Tapi yang jelas, anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024," ungkapnya.
Dedek menegaskan, penurunan anggaran IKN bukan berarti komitmen penuntasannya juga ikut kendur dan disebabkan oleh program Makan Bergizi Gratis. Hal itu dikarenakan adanya batas maksimal penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur.
"Karena memang ada ceiling, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen, dan itu ada di Undang-Undangnya. Dan ketika itu sudah mendekati ceiling, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," tegas Dedek.