Berdasarkan laporan terbaru dari Velocity Global pada tahun 2025, Indonesia ternyata menempati posisi ke-6 dalam daftar negara dengan upah minimum terendah di dunia. Ini bukan kabar baik, mengingat disparitas upah antara negara berkembang dan negara maju semakin mencolok.
Beberapa negara di Asia dan Afrika mendominasi peringkat teratas, menunjukkan tantangan besar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.
BACA JUGA :
Cerita pria bisa nabung Rp1,5 juta meski gaji UMR Jogja, hitungannya bikin netizen nggak percaya
Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia mencatat upah minimum rata-rata sekitar Rp 2 juta per bulan pada tahun 2025. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi ke-6 dalam daftar negara dengan upah terendah. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, daya beli masyarakat masih tertekan akibat inflasi dan ketimpangan ekonomi.
Faktor-faktor seperti tingginya jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran yang masih tinggi, dan ketergantungan pada sektor informal turut memengaruhi rendahnya upah di Indonesia. Disparitas upah antarprovinsi juga menjadi masalah serius; misalnya, upah di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan.
Daftar negara dengan upah minimum terendah di dunia
Berikut adalah daftar negara yang memiliki rata-rata upah minimum terendah di dunia berdasarkan data Velocity Global 2025:
BACA JUGA :
Aturan kenaikan 6,5% UMK dan UMP 2025 resmi terbit, begini formula dan dampaknya
- Nigeria - Rp 683,5 ribu per bulan
- India - Rp 1 juta per bulan
- Uzbekistan - Rp 1,4 juta per bulan
- Pakistan - Rp 1,8 juta per bulan
- Filipina - Rp 1,9 juta per bulan
- Indonesia - Rp 2 juta per bulan
- Vietnam - Rp 2,2 juta per bulan
- Kazakhstan - Rp 2,7 juta per bulan
- Armenia - Rp 3,1 juta per bulan
- Ukraina - Rp 3,1 juta per bulan
Rendahnya upah minimum di negara-negara ini menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Di Indonesia, banyak pekerja terpaksa bekerja lembur atau mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan upah minimum melalui kebijakan tahunan, namun tantangan seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata membuat upaya ini belum sepenuhnya efektif. Para ahli menyarankan perlunya reformasi struktural, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.