Brilio.net - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hasilnya menunjukkan pasangan nomor 01 Jokowi-Ma'ruf menang dengan meraih 85.036.828 suara atau 55,5 persen. Sementara itu pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendapatkan 68.442.493 suara atau 44,5 persen.
Melihat tanda kemenangan ini, sejumlah partai politik dalam koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin mulai mengajukan sejumlah nama menteri. Bahkan mereka terang-terangan menyebut jumlah jatah menteri yang akan mengisi dalam Kabinet Kerja Jilid II.
BACA JUGA :
Penembak bayaran di Aksi 22 Mei dibayar pakai dolar Singapura
Parpol dalam koalisi optimis, Presiden Jokowi akan kembali memimpin untuk periode kedua setelah KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019. Namun, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU masih menunggu hasil putusan MK karena ada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno mengajukan gugatan hasil Pemilu 2019 ke MK.
Partai mana yang terang-terangan meminta jatah menteri pada Jokowi? Berikut ulasannya seperti dilansir brilio.net dari merdeka.com, Rabu (29/5).
BACA JUGA :
Pesan Anies Baswedan soal siap kalah dalam demokrasi ini makjleb
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sodorkan 20 kader
foto: merdeka.com
Meski KPU belum menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden-wakil presiden terpilih secara resmi, namun beberapa partai koalisi secara terang-terangan telah minta jatah menteri ke Jokowi. Salah satunya ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PKB telah menyerahkan 20 nama kader untuk dipilih Jokowi masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid II. Para kader yang disodorkan dianggap pantas menjadi menteri membantu Jokowi.
"Tadi sudah saya sebutkan 20 nama (ke Presiden Jokowi). Terserah beliau," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5).
2. Golkar
foto: merdeka.com
Sama dengan PKB, Partai Golkar juga meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi. Partai berlambang pohon beringin itu minta jatah lima kursi untuk menteri. Jumlah ini lebih banyak dibanding dengan periode sebelumnya hanya dua.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai wajar jika jatah menteri dari Golkar ditambah menjadi lima kursi. Hal itu karena Partai Golkar menjadi partai dengan kursi kedua terbanyak di DPR RI.
"Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB," ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Selatan, Senin (27/5).
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
foto: merdeka.com
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mau kalah dengan partai koalisi lainnya. Partai berlambang Kabah ini juga minta jatah kursi menteri.
PPP ingin jatah menteri ditambah karena pada periode pertama hanya mendapat satu kursi yakni menteri agama, Lukman Hakim Saifudin.
"PPP ingin portofolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.